Kalimantan Barat Dinyatakan Bebas Flu Burung

Pada tanggal 25 Januari 2010, di Hotel Kapuas Palace, Menteri Pertanian memberikan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 316/Kpts/PD.630/1/2010 tentang Pernyataan Kalimantan Barat Bebas dari Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Highly Pathogenic Avian Influenza/HPAI) kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pertimbangan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (HPAI) dan dilakukan tindakan biosecurity/desinfeksi dan sanitasi, depopulasi, desposal dan pengawasan lalu lintas unggas/produknya serta public awareness secara intensif dan sistematik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Selain itu, bahwa berdasarkan hasil pengamatan (Active Surveillance) yang dilaksanakan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional V Banjarbaru dalam jangka waktu 4 tahun terakhir tidak ditemukan lagi penyakit hewan menular influenza pada unggas (HPAI) di seluruh wilayah Kalbar.

Namun tetapi, untuk menjaga dan mempertahankan agar Kalbar tetap bebas dari penyakit hewan menular influenza pada unggas (HPAI) diharapkan:

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru flu burung dengan sistem pengamatan dan pengidentifikasian yang teratur dan berkesinambungan, serta dilaksanakan tindak pencegahan dan penolakan penyakit yang ketat dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan kegiatan pengendalian lain terhadap penyakit hewan menular influenza pada unggas sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku di bidang pemberantasan penyakit hewan menular influenza pada unggas (HPAI).

Indonesia mendirikan fasilitas peragaan flu burung pertama di dunia

Pusat Peragaan Iptek (PP-IPTEK) TMII, bekerjasama dengan salah satu organisasi pemerintah Jerman GTZ (Deucthe Gesellscaft fur Technische Zusammenarbeit) berusaha memfasilitasi perluasan informasi tentang apa dan bagaimana bahayanya flu burung kepada masyarakat dengan mengembangkan satu klaster baru tentang Flu Burung di galeri PP-IPTEK yang bertujuan untuk pencegahan lebih banyak lagi jatuhnya korban manusia.

Klaster flu burung merupakan diorama berukuran besar yang didalamnya berisi informasi seputar flu burung seperti: model virus HSN1, perbandingan jenis kandang yang sehat dan tidak sehat untuk unggas, poster-poster, pemutaran film, animasi komputer, quiz, permainan, dll. Pada fasilitas ini juga dilengkapi dengan arena bermain anak (ular tangga) dan arena demonstrasi yang berkait'an dengan flu burung. Program flu burung dikemas dalam bentuk yang menarik, interaktif, dan ,menyenangkan. Selain itu, akan dikembangkan pula program-program pendukung antara lain: materi pembelajaran bagi masyarakat, workshop bagi guru dan murid dengan segmentasi beda usia, peragaan/praktek pencegahan dan penanggulangan, serta bincang-bincang dengan pakar seputar avian dan swine influenza.

Klaster flu burung akan diresmikan penggunaannya untuk masyarakat luas oleh Deputi Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek -- Kementerian RISTEK, Dr. Idwan Suhardi, pada hari Selasa, 12 Januari 2010, puku110.00 s.d 11.00. Dengan adanya klaster flu burung ini PP-­IPTEK berperan serta dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit flu burung (terutama pada anak-anak), memberikan informasi karakter virus avian influenza dan jenis penyebaran penyakitnya, serta bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya.

Jakarta, 11 Januari 2010
Bagian Humas PP-IPTEK

Workshop nasional peningkatan kapasitas Pemda dalam penanggulangan flu burung dan penyakit zoonosis se-Kalimantan

Tweet this

Pertemuan ini merupakan upaya bersama Sekretariat Komnas FBPkah koordinasi, Kelompok
Kerja Regional (KKR) Komnas FBPI wilayah Kalimantan, dan Pemerintah Daerah Kalimantan
Barat untuk meningkatkan langkah koordinasi penanganan flu burung dan kesiapsiagaan
menghadapi pandemi influenza sekaligus mengantisipasi paska berakhirnya masa bhakti
Komnas FBPI tahun 2010.

Melalui pertemuan ini, merupakan forum penyegaran materi dan koordinasi kelembagaan
se-Kalimantan menuju wilayah pembebasan wilayah dari flu burung. Dalam hal ini
untuk memprakarsai Kalimantan Barat bebas flu burung.

Pembebasan wilayah perlu dideklarasikan. Secara politis, ekonomi, dan kesejahteraan sosial
akan memberikan hal positif untuk kemajuan daerah.

Syarat-syarat pembebasan wilayah Kalimantan Barat dari flu burung didukung oleh hasil
pemantauan bahwa wilayah dimaksud tidak dilaporkan kasus flu burung untuk jangka waktu
yang cukup lama.

Simulasi Respon Pandemi Multisektor Penanggulangan Pandemi Influenza Surabaya, 17 Desember 2009

Lembar Informasi/Fact Sheet: Simulasi Respon Pandemi Multisektor Penanggulangan Pandemi Influenza Surabaya, 17 Desember 2009

Latar Belakang:
Dunia telah mengalami tiga kali pandemi influenza (1918, 1957, 1968) dan sekarang sedang mengalami pandemi influenza keempat (Influenza A H1N1). Pandemi merupakan sesuatu yang tidak bisa diperkirakan waktu terjadinya, tersebar secara global, berdampak multi sektor, sehingga perlu belajar dari pengalaman masa lalu.

Pengalaman dengan kejadian pandemi influenza yang lalu menunjukkan bahwa dampak pandemi influenza tidak hanya terhadap aspek kesehatan, berupa meningkatnya angka kesakitan dan kematian, namun juga terhadap aspek sosial, berupa meningkatnya keresahan masyarakat, serta terhadap aspek ekonomi, berupa kelumpuhan sarana dan prasarana ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif perlu diambil, kemudian dituangkan kedalam suatu rencana aksi yang meliputi rencana kesiapsiagaan dan respon menghadapi pandemi. Komnas FBPI telah membuat pedoman tersebut, yang diberi nama Pedoman Nasional Kesiapsiagaan dan Respon Menghadapi Pandemi Influenza. Komnas FBPI berharap bahwa masing-masing pemangku kepentingan dapat menyusun rencana aksinya sendiri, yang dapat mereka gunakan sebagai acuan dalam mempertahankan kelancaran layanan sosial dan bisnis saat pandemi terjadi.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan bahwa dunia berada dalam fase enam pandemi influenza A (H1N1) 2009. Berdasarkan data WHO 29 November 2009, 207 negara telah terkonfirmasi dan 8.768 meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Departemen Kesehatan tanggal 4 September 2009, 25 propinsi terkonfirmasi terinfeksi dengan 1.097 kasus dan 10 meninggal dunia.

Surabaya, selain ibukota propinsi dan perbatasan daerah, merupakan daerah industri dan perdagangan, sehingga menjadi daerah yang strategis baik dari sisi ekonomi maupun territorial. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan kegiatan yang ada, pemerintah memandang perlunya seluruh sektor di kota Surabaya siap untuk merespon pandemi influenza.
Untuk menguji kesiapan dan respon seluruh sektor dalam penangulangan pandemi influenza, Komnas FBPI mengadakan Simulasi Respon Pandemi Multisektor Penangulangan Pandemi Influenza di Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya pada 17 Desember 2009.

Tujuan:
* Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influeza yang melibatkan seluruh sektor mulai di level lapangan sampai pemangku kepentingan dengan menguji coba Pedoman Nasional Kesiapsiagaan dan Respon Menghadapi Pandemi Influenza di tingkat daerah.
* Menguji langkah tindak dari pemangku kepentingan agar mampu membangun kesiapsiagaan dan bertindak dalam merespon pandemi influenza: Menguji jejaring kesiapsigaan; Menguji strategi pencegahan, respon dan pembatasan penyebaran pandemi Influenza; Untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan multisektor di daerah dalam penanggulangan pandemi influenza; Untuk menguji coba jalur koordinasi dan komunikasi di tingkat daerah dalam merespon pandemi influenza.

Sasaran:
* Petugas lapangan mampu melakukan tugasnya dalam rangka respon pandemi influenza sesuai prosedur tetap yang ada ditiap instansi.
* Pengambil kebijakan mampu melakukan komunikasi dalam respon pandemi influenza.

Waktu dan Tempat:
17 Desember 2009, 08.00 WIB - Selesai, Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Pelaksana Kegiatan:
* Penyelenggara : Komnas FBPI, Kelompok Kerja Regional IV Surabaya, dan TNI Angkatan Laut.
* Pelaku Pelabuhan: TNI AL Armada Timur, Marinir AL, RSAL dr. Ramelan, Kantor Kesehatan Pelabuhan. ASDP, KPPP, Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, PELNI, KPLP.

Agenda:
* 08.00 - 08.20: Pembukaan (Ketua Pelaksana Simulasi, Walikota Surabaya, Ketua Pelaksana Harian Komnas FBPI) di Lapangan Utama Simulasi
* 08.20 - 11.00: Simulasi Pandemi

Skenario:
Simulasi dilakukan dengan mengujicobakan Pedoman Nasional Kesiapsiagaan dan Rencana Respon Menghadapi Pandemi Influenza di tingkat nasional dan daerah terutama pada jalur komunikasi dan koordinasi. Skenario simulasi dititikberatkan pada situasi pandemi fase enam yaitu mitigasi dampak flu mutasi ganas. Sedangkan fokus kegiatan simulasi adalah koordinasi multi sektor dengan pengetatan pengawasan di pintu masuk, penanganan kasus di kapal dan rumah sakit oleh tenaga kesehatan pelabuhan dan daerah.

Garis besar materi yang akan diuji coba dalam simulasi ini adalah:
* Intervensi non farmasi
* Perimeter/karantina wilayah
* Komunikasi risiko
* Keberlangsungan pelayanan esensial
* Pengamanan instalasi vital
* Pengawasan orang dan barang di pintu masuk dan keluar
* Aktivasi sistem komando pengendali lapangan (SKPL/ICS)
* Logistik umum

Informasi Lebih Lanjut:
Bidang Komunikasi Sekretariat Komnas FBPI
Wisma ITC Lantai 4, Jalan Abdul Muis No. 8
Jakarta 10160
Telepon: (021) 385 4227
Fax: (021) 385 8974
Email: komunikasi.fbpi@gmail.com
Contact Person:
* Habibie Yukezain - Staf Komunikasi Komnas FBPI (0818 940 627)
* Andika Pambudi - Staf Komunikasi Komnas FBPI (0856 987 5090)
* Sri Sukesi - Humas ADPEL (0813933379221)

Pertemuan Tinjauan Akhir Tahun (Annual Review) Tahun 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI – Unicef

Selasa, tanggal 8 Desember 2009 lalu, bertempat di Le Meridien Hotel, Jakarta, Bappenas dan Unicef menyelenggarakan Pertemuan Tinjauan Akhir Tahun (Annual Review) Tahun 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI –Unicef.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari lembaga nasional dan daerah serta dari pemerintah dan masyarakat antara lain:

• Depkes
• Depdiknas
• Depdagri
• Deplu
• Dep. Pekerjaan Umum
• Dephukham
• Badan Pembinaan Hukum Nasional
• Mabes Polri
• BNPB
• Depag
• BKKBN
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan
• Depsos
• BPS
• Depkeu
• Bappenas (Lintas Kedeputian)
• Setneg RI
• Komisi Penanggulangan AIDS
• Komisi Perlindungan Anak
• PKK
• Unicef
• LSM Nasional dan Lokal
• Bappeda dan Pemerintah Daerah (Aceh, Sumut, Jabar, Banten,
  Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Papua
  Barat)

Beberapa catatan yang dapat diambil dari pertemuan ini adalah:

• Overview
  pelaksanaan program kerjasama RI – Unicef tahun 2009 di daerah menghasilkan
  beberapa permasalahan:

• Pengembangan model PAUD bersumber pinjaman luar negeri kurang memperhatikan konsep pemberdayaan masyarakat, sehingga keberlanjutan program sulit dilakukan oleh Pemda.
• Kurangnya sumber daya manusia yang baik dalam penerapan akuntibilitas program dalam perencanaan dan pertanggungjawaban.
• Tim fasilitasi pusat yang melibatkan lintas sektor terkait, belum berjalan optimal
  untuk mendukung dan memediasi pelaksanaan program di daerah melalui adbokasi,
  bantuan teknis, dan upaya replikasi program.
• Beberapa Bappeda Propinsi kurang berfungsi optimal dalam mengkoordinasikan program di daerah, disebabkan oleh:
• Tidak maksimalnya laporan SKPD di Propinsi ke Bappeda.
• Mutasi dan promosi di daerah sehingga menghambat koordinasi program di daerah

• Rekomendasi dari overview pelaksanaan program kerjasama RI – Unicef tahun 2009 di daerah:
• Perlu koordinasi dengan pusat untuk perluasan sasaran lokasi Desa dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan berbasis masyarakat.
• Komitmen Unicef perlu dinyatakan dan diperjelas untuk pembangunan sekolah – sekolah ramah anak dan pengembangan taman posyandu.
• Perlu peningkatan fasilitasi terpadu lintas sektor oleh tim pusat ke daerah.
• Perlu persetujuan pusat untuk penerapan rekening satu pintu bagi Bappeda Propinsi
  untuk penyaluran dana Unicef ke SKPD Propinsi, sehingga pelaksanaan koordinasi
  dan laporan program dapat berjalan dengan baik.
  

• Overview program kesehatan dan gizi:
• Permasalahan:
• Bervariasinya kemampuan leadership di Dinas Kesehatan Propinsi – termasuk di dalamnya program management (ada yang kuat tapi kebanyakan lemah).
• Perlunya meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring di tingkat Pusat dan Propinsi dan Kab/Kota.
• Kurangnya harmonisasi antara kebijakan program, pedoman teknis dan pendekatan pemberian pelayanan.
• Kurangnya sumber daya (bidan dan dokter).
• Berbedanya siklus perencanaan antara Unicef dan counterpart.
• Bersaingnya prioritas kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
• Perbedaan kapasitas antara propinsi dan kabupaten/kota.
• Akses fisik (daerah terpencil) dan berbagai budaya.
• Rekomendasi:
• Advokasi kepada propinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmen.
• Menerapkan model – model yang telah dikembangkan melalui dukungan Unicef nasional.
• Memperkuat komunikasi antara Pemerintah RI dengan Unicef untuk mencapai
  sinergitas.
• Memperkuat kepemimpinan Dinkes Propinsi dan Kabupaten/Kota.

• Lesson
  learn dari diskusi best practise daerah:
• Kerjasama lintas sektor adalah penting, keterpaduan jejaring adalah kunci sukses
  pelaksanaan program.
• Membangun kesadaran masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka sendiri.
• Replikasi adalah indikator kesuksesan.
• Komitmen tinggi Bupati, DPRD, SKPD (Pemda), masyarakat.
• Perilaku dan lingkungan adalah hal yang penting.
• LSM lokal/daerah bisa maju bila diberikan kesempatan kerjasama.
• Tools untuk komunikasi menggunakan pendekatan multimedia.
  

Simulasi Kesiapsiagaan dan Respon Menghadapi Pandemi Influenza Kota Batam, 23-24 November 2009

Untuk meninjau tingkat kesiapsiagaan dan respon antar negara dalam menghadapi pandemi influenza A (H1N1) 2009, Komnas FBPI melaksanakan simulasi respon pandemi influenza antar negara di Kota Batam pada 23 – 24 November 2009.

Simulasi ini terselenggara atas kerja sama Komnas FBPI, Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam. Lokasi simulasi berada di tiga lokasi utama, yaitu Pelabuhan Sekupang, Komplek Perumahan Sekupang dan sebuah pabrik di Kompleks Industri Berikat Sekupang. Simulasi di Pelabuhan Sekupang dilaksanakan dengan skala penuh yang berarti setiap instansi yang terlibat langsung berperan di lapangan, sedangkan simulasi komplek perumahan Sekupang dan pabrik di Kompleks Industri Berikat Sekupang dimainkan dalam bentuk table top atau role play.

Skenario simulasi pandemi dititikberatkan pada respon multisektor pada situasi pandemi fase enam, yaitu mitigasi dampak pandemi flu mutan ganas. Sedangkan fokus kegiatan simulasi adalah koordinasi multi sektor dengan pengetatan pengawasan di pintu masuk, penanganan kasus di rumah oleh masyarakat dan tenaga sukarela, serta pelaksanaan rencana keberlangsungan dunia usaha khususnya pada pelayanan publik.

Simulasi ini melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah , TNI, POLRI, BUMN, media lokal, media nasional dan media internasional yang akan dibuka di Pelabuhan Sekupang, Jl. RE Martadinata, Kota Batam, tanggal 24 November 2009 oleh Ketua Pelaksana Harian Komnas FBPI dan Walikota Batam. Sebelumnya, pada tanggal 23 November 2009 diadakan Table Top Simulation atau simulasi (gladi) ruangan untuk semua pihak – pihak yang berkepentingan.

Kegiatan ini juga didukung oleh pihak swasta. Yaitu pihak – pihak berkepentingan di sekitar Pelabuhan Laut serta masyarakat. Kerjasama ini adalah yang pertama dalam penyelenggaraan simulasi kesiapsiagaan dan respon pandemi influenza.

Garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan pada simulasi ini adalah:

No	Lokasi	Kegiatan yang dilakukan
1.	Pelabuhan sekupang	1. Sistem kewaspadaan 2. Sistem koordinasi peringatan dini 3. Surveilans penumpang 4. Karantina penumpang suspect 5. Perawatan penumpang 6. Komunikasi resiko pada penumpang dan pengunjung pelabuhan 7. Rencana Keberlangsungan Usaha untuk pelabuhan 8. Penanggulangan seperlunya 9. Pembatasan sosial
2.	Rumah Detensi Imigrasi sekupang	1. Sistem kewaspadaan 2. Sistem koordinasi peringatan dini 3. Surveilans 4. Tidakan medis seperlunya 5. Perawatan pasien di rumah 6. Komunikasi resiko pada individu dan keluarga 7. Pembatasan sosial 8. Keberlangsungan pelayanan bagi migrant
3.	Pabrik di Kompleks Industri Berikat Sekupang	1. Sistem kewaspadaan 2. Koordinasi peringatan dini 3. Surveilans 4. Tidakan medis seperlunya 5. Perawatan pasien di rumah 6. Komunikasi resiko pada individu dan keluarga 7. Pembatasan sosial 8. Keberlangsungan pelayanan bagi migrant
4.	Pelabuhan antar pulau batam, PDAM dan PLN, Pemko dan otorita batam	1. Sistem kewaspadaan 2. Sistem koordinasi peringatan dini 3. Surveilans penumpang 4. Karantina penumpang suspect 5. Perawatan penumpang 6. Komunikasi resiko pada penumpang dan pengunjung pelabuhan 7. Rencana keberlangsungan usaha untuk pelabuhan 8. Penanggulangan seperlunya 9. Pembatasan sosial

Indonesia calls ASEAN countries to step up pandemic response

Bangkok, June 22, 2009-- Indonesia calls for members of Southeast Asia countries to step up vigilance and response over influenza pandemic that are currently striking the world.

"Even though we are at level 6 of pandemic influenza, for most people life goes on as usual," said Dr.Bayu Krisnamurthi, the Indonesian head delegates for the 2nd meeting of the ASEAN Technical Working Group on Pandemic Preparedness and Response (ATWG PPR) in Bangkok, Thailand.

He said the complacency to the pandemic alert could harm ASEAN members' efforts to strengthen response actions and mainstreaming pandemic influenza among politicians within the Southeast Asian countries. The lack of political commitments could affect the capacity of government's institutions to face pandemic due to lack of support and funding.

Dr. Krisnamurthi delivered the speech as Indonesia is handing over its chairmanship of the ATWG PPR to Thailand at the three-day meeting that is also attended by donor countries and United Nations agencies.

During the chairmanship, Indonesia led the group in overcoming challenges face in strengthening ASEAN's capacity in coping with pandemic.

"We served the chairmanship by providing support, narrowing the gap among member states, mainstreaming pandemic preparedness as well as conducting various studies and exercises," Dr. Krsinamurthi said.

Praises and compliments came from other regional groupings and UN main body for pandemic influenza, UNSIC.

"ASEAN initiatives are highly appreciated and consider as an excellent example of real international cooperation in pandemic preparedness response," he said.

Dr. Bainpheng Philavong of the ASEAN Secretariat said his office received many acknowledgements of the grouping's activities and initiatives.

Dr. Krisnamurthi's call also came amid Malaysia's, Singapore's and Thailand's challenge in facing the outbreaks of A H1N1 in their soils.

Thailand Health Ministry's Director General of Disease Control Somchai Chakrabhand said pandemic flu would not only cause illnesses, but has affected public lives, such as schools closures and public services.

"Furthermore, impact in one country, means impact in another country. Therefore, cooperation is vital," said Mr. Chakrabhand, adding that his government has been facing the outbreak for two months.

Dr. Krisnamurthi proposed that the next working period ATWG PPR should take into account the role of community awareness, non-health sector's preparedness and highlighted the pivotal role of communication.

"So one day, all ASEAN member states will have the compatible protocol and standards operating procedures in the event of pandemic," he told the meeting.

Indonesia Siaga Hadapi Pandemi

Jakarta, 12 Juni 2009 – Indonesia menyatakan siaga menghadapi fase 6 (enam) pandemi yang diumumkan Kamis (11/6) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

WHO menaikkan fase kedaruratan setingkat lebih tinggi dari sebelumnya fase 5 menjadi fase 6 (full pandemic) karena telah terjadi peningkatan kasus sebanyak 2441 orang dalam 2 (dua) hari sejak selasa (9/6) dan dilaporkan 74 negara serta lebih dari 27000 kasus terkonfirmasi kasus H1N1 2009.

WHO menekankan bahwa peningkatan status pandemi tersebut tidak berarti bahwa virus H1N1 2009 menjadi lebih mematikan, juga tidak berarti bahwa manusia menjadi lebih mudah tertular.

Walaupun Indonesia sampai saat ini masih belum ada kasus terkonfirmasi H1N1 2009, namun pemerintah melalui Departemen Kesehatan sebagai instansi terdepan telah siap untuk menghadang masuknya penyakit tersebut ke Indonesia. KOMNAS FBPI akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam mengkoordinasikan sektor non kesehatan.

Sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza pada Fase 6, Indonesia menyiagakan langkah-langkah sebagi berikut:
1. Peningkatan proses pemeriksaan diseluruh pintu masuk, khususnya bandara/pelabuhan yang tinggi tingkat kunjungan wisata dari negara tertular.
2. Intesifikasi sosialisasi mengenai Business Continuity Plan ke perusahaan sebagai upaya meminimalisir kepanikan dari pemberitaan yang beredar.
3. Mengaktifkan rencana kesiapsiagaan dan Respon Menghadapi Pandemi Influenza (NIPPRP).
4. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan NIPPRP termasuk mengkoordinasikan sektor non kesehatan untuk langkah-langkah lebih lanjut

Pesan Pemerintah selalu Ambil Tindakan TEPAT (TEtap tenang, PAhami penyakit flu, dan Tanggap terhadap perubahan situasi)

link download dokumen:
1. http://www.scribd.com/doc/16347537/Media-Release-Pandemi-Influenza-12-Juni-2009eng
2. http://www.scribd.com/doc/16347535/Media-Release-Pandemi-Influenza-12-Juni-2009ind

Indonesia dan Dunia Bertemu Membahas Kesiapsiagaan Pandemi Global

Jakarta, 9 Juni 2009 – Pemerintah Indonesia menghadiri pertemuan atas undangan Pemerintah Inggris untuk membangun kesiapsiagaan respon global pandemi influenza.

Bayu Krisnamurthi dari Indonesia pada hari Senin (8/6) telah memberikan presentasi pembukaan (keynote speech) bersama Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Dr. David Nabarro mengenai kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi global pada hari Senin (8/6). Pertemuan bertajuk "Respon Pandemi Global: Peningkatan Koordinasi Dunia Internasional" dilaksanakan mulai hari Senin (8/6) sampai dengan Rabu (10/6) di Wilton Park, Steyning, West Sussex, Inggris memandang pengalaman Indonesia, baik dalam lingkup nasionalnya maupun dalam kaitannya dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN Technical Working Group on Pandemic preparedness dipandang penting untuk menjadi salah satu referensi kesiap siagaan global.

“Kami sadar bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang sangat siap mengahadapi pandemi influenza, namun kesiapsiagaan Indonesia saat ini sudah sangat jauh lebih matang dibandingkan saat Flu Burung pertama kali merebak di Indonesia, empat tahun yang lalu,” ujar Ketua Harian Komnas FBPI Bayu Krisnamurthi,saat memberikan pidato di hadapan para peserta pertemuan.

Pertemuan ini memberikan peluang yang penting kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kesiapsiagaan menghadapi pandemi, baik nasional maupun antar negara dan internasional, untuk merumuskan dan mendefinisikan bagaimana strategi koordinasi, respon, dan perencanaan pandemi pada level global dan regional dan upaya-upaya meningkatkan strategi tersebut dapat ditingkatkan.

Pertemuan akan menekankan pentingnya sistem koordinasi dan jaringan yang lebih baik, yang juga perlu melibatkan sektor swasta dan organisasi non pemerintah ini . Pertemuan juga mendalami bagaimana merumuskan upaya dunia internasional memperbaiki perencanaan pandemi untuk lintas sektor, kesehatan dan non kesehatan.

Pertemuan ini diikuti oleh sekitar 45 (empat puluh lima) pelaku kunci dalam penanggulangan kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza, yang yang diantaranya berasal dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan negara-negara yang berperan aktif dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza,serta lembaga non pemerintah internasional.

Pemerintah Indonesia Tanggapi Perubahan Status Fase Pandemi

Jakarta, 30 April 2009—Pemerintah Indonesia menanggapi pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengenai perubahan fase pandemi.

Kamis pagi ini, (30 April 2009 waktu Indonesia dan 29 April 2009 waktu Jenewa) Direktur Jenderal WHO Dr. Margaret Chan menaikkan status fase pandemi dari fase 4 menjadi fase 5 berdasarkan perkembangan informasi dan rekomendasi dari hasil konsultasi beberapa ahli. Beliau mengatakan bahwa seluruh negara disarankan untuk segera mengaktifkan rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemi mereka. Pada fase ini, tindakan yang dilakukan harus efektif dan mencerminkan prioritas, termasuk memaksimalkan pelacakan (surveilans), deteksi dini dan pengobatan terhadap kasus, serta pengawasan infeksi di seluruh fasilitas kesehatan.

Menanggapi perubahan status fase pandemi oleh WHO, Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan yang diambil sebagai berikut:

1. Indonesia siap menerapkan Rencana Nasional Kesiapsiagaan dan Respon Pandemi.
2. Pemerintah Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tanggap terhadap setiap perubahan situasi.
3. Pemerintah Indonesia memberlakukan peringatan perjalanan (travel warning) kepada warga Negara Indonesia yang akan bepergian ke Meksiko dan saran perjalanan (travel advisory) kepada para warga negara yang akan bepergian ke negara-negara mencatatkan kasus positif H1N1 swine flu pada manusia.
4. Pemerintah Indonesia menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu mempraktekan etika flu, antara lain menutup mulut dan hidung dengan masker apabila terkena flu, mencuci tangan dengan bersih menggunakan air bersih yang mengalir dan juga sabun, tidak berdekatan dengan penderita flu dan tetap dirumah juga istirahat ketika menderita flu. Mengunjungi dokter jika mengalami gejala flu berat selama 2 – 3 hari.
   

Pesan Pemerintah Republik Indonesia:

Ambil TIndakan TEPAT (TEtap tenang, PAhami penyakit flu dan Tanggap terhadap perubahan situasi).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi: komunikasi.fbpi@gmail.com atau mengirimkan pesan singkat (sms) ke 0812 80000 FLU (358).

The 6th International Ministerial Conference, Egypt

Press Conference: The 6th International Ministerial Conference on Avian and Pandemic Influenza, 24-26 October 2008, Sharm El Sheikh, Mesir

…. we must always remember that anytime AI can attack the wall-street, the main street, and places without any streets. (Vice DG WHO, Sharm El Sheikh, Egypt – October 2008)

Konferensi Tingkat Menteri ke VI mengenai Flu Burung dan Pandemi Influenza yang dilaksanakan di Sharm El Sheikh, Mesir pada tanggal 24-26 Oktober 2008 merupakan lanjutan dari pertemuan di New Delhi tahun 2007 yang mencetuskan konsep One World One Health System (OHS) atau Sistem Satu Kesehatan.  Konsep ini merupakan pendekatan yang dipakai dalam penanganan flu burung dan juga emerging and reemerging infectious disease (EID) lainnya.

Pokok-pokok hasil:

• Konferensi mengingatkan dunia bahwa meskipun keberhasilan pengendalian AI telah ditunjukkan di berbagai negara –termasuk di Indonesia, Mesir dan Vietnam yang dinilai sebagai korban flu burung yang paling berat– namun HPAI masih merupakan ancaman yang serius dan nyata.  HPAI telah diketahui mampu menulari 50 spesies unggas dan 10 spesies mamalia –termasuk manusia.  Yang perlu diingat adalah bahwa setiap 1 orang tertular  AI diduga terdapat 1 juta ekor unggas yang juga tertular.
  
• Data Konfirm dan Meninggal Akibat AI – Dunia dan Indonesia, 2004-2008:

Dunia 2004 2005 2006 2007 2008*   

-- Konfirm 46 98 115 88 36   

-- Meninggal 32 43 79 59 28   

Indonesia   

-- Konfirm 0 20 55 42 20   

-- Meninggal 0 13 45 37 17  

*Dunia : s/d September 2008; Indonesia : s/d Oktober 2008 Untuk Indonesia,  Juni, Agustus, September, dan Oktober tidak ada kasus

• Melalui pernyataan Mesir sebagai tuan rumah dalam penutupan, konferensi menghormati proses yang telah berjalan dalam berbagai bidang termasuk pembahasan-pembahasan yang dilakukan pada Inter Governmental Meeting (IGM) di WHO.
  
• Konferensi kemudian juga menerima usul Indonesia agar kerjasama internasional harus juga difokuskan pada peningkatkan kapasitas produksi vaksin dan kebutuhan medis lain diberbagai negara.  Merskipun dunia telah mampu meningkatkan kemampuan produksi vaksin hingga 100% dalam 2 tahun terakhir, namun jumlah kapasitas yang tersedia masih kurang dari 25% kebutuhan vaksin pada situasi pandemi.
  
• Usul Indonesia mengenai perlunya penambahan pusat kerjasama WHO untuk penyakit menular juga diterima, terutama karena selama 40 tahun terakhir WHO-Collaborating Center untuk influenza hanya ada di 4 negara.
  
• Konferensi kembali menekankan apa yang telah dinyatakan di India tahun 2007 bahwa AI telah menegaskan sangat urgen-nya perhatian yang lebih besar diberikan pada penyakit-penyakit mengancam jiwa manusia yang bersumber dari hewan.  Diidentifikasi bahwa semakin banyak (lebih dari 70%) penyakit utama yang mengganggu kesehatan masyarakat saat ini dan dimasa yang akan datang yang berasal dari hewan, seperti antara lain HIV/AIDS, SARS, AI, Nipah, Rabies, BSE, West Nile, Ebola, Rift Valley Fever.  Jumlah penyakit yang berasal dari hewan meningkat –diperkirakan ada tambahan 1 potensi penyakit zoonosis baru tiap tahun– terutama karena intensitas interaksi antara manusia – hewan meningkat serta karena perdagangan hewan dan produk hewan telah sangat sangat intensif di seluruh dunia.
  
• Di masa yang akan datang, penyakit yang berasal dari hewan dapat berbentuk penyakit lama yang terjadi lagi atau penyakit baru yang belum ditemukan sebelumnya (emerging and re-emerging infectious disease / EID).  Oleh sebab itu, penerapan konsep “satu dunia satu kesehatan” (one world one health concept/OWOH atau one-health system/OHS) semakin mendesak untuk menjawab EID.  Yang dimaksud dengan OHS adalah “usaha bersama antar berbagai disiplin ilmu yang bekerja pada tingkat lokal, nasional, dan global untuk menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara optimal” (the collaborative effort of multiple disciplines working locally, nationally, and globally to attain optimal health for people, animals, and our environment).  Atau dalam bahasa yang lebih sederhana “penanganan kesehatan pada manusia dan hewan” (managing health on human-animal interface).  Konferensi mengusulkan agar OHS difokuskan pada emerging and re-emerging infectious diseases at the animal-human-ecosystems interface with epidemic and pandemic potential causing wide ranging impacts.  Kegiatan-kegiatan utama dalam penerapan OHS adalah surveillance & disease intelligence at three health domains (animal, human and environment), integrated biosecurity, socio-economics anticipation and respons, sommunications strategies at different levels, private-public partnership and monitoring and evaluation.  Hal yang juga dinilai kritikal adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan –khususnya Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Hewan serta Fakultas Kesehatan Masyarakt/ Kesehatan Lingkungan dapat berkolaborasi dalam mengembangan basis keilmuan yang lebih solid mengenai hal ini.  Diperhitungkan aplikasi OHS ini akan membutuhkan dana $850 juta / tahun jika hanya dikonsentrasikan pada 43 negara beresiko tinggi, dan mencapai $1,3 milyar / tahun jika dilaksanakan di 139 negara yang berisiko tinggi dan sedang.
  
• Namun demikian, di tengah dorongan dari kalangan akademisi, lembaga internasional, dan negara-negara yang telah menjadi korban AI, pembiayaan internasional untuk penanganan AI masih mengalami defisit.  Meskipun jumlah komitme donor bagi pembiayaan penanganan AI telah mencapai US$ 2,7 milyar, antara 2006-2008 defisit pembiayaan penanganan AI mencapai US$ 1,2 milyar, dimana $325 juta diantaranya diidentifikasi sebagai defisit pelaksanaan program di lembaga-lembaga internasional utama.  Jumlah negara dan lembaga yang melakukan pembiayaan internasional bagi penanganan AI juga menurun dari 35 negara/organisasi pada konferensi Beijing, 17 di pertemuan Bamako, dan 9 di New Delhi.  Namun demikian, di tengah defisit tersebut, jumlah dan yang sudah dicairkan juga hanya mencapai 73%.  Di Mesir jumlah negara dan lembaga yang menyediakan pembiayaan internasional menurun lagi menjadi hanya 6 dengan pledging  sebesar US$ 350,3 juta, sehingga total dana yang telah dialokasikan untuk penangana AI secara global mencapai US$ 3,06 milyar.  Lebih dari 60% dari pembiayaan dilakukan melalui lembaga internasional dan hanya 40% yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan negara sasaran.
  
• Konferensi ditutup dengan dua agenda tindak lanjut utama, yaitu pembahasan lebih lanjut mengenai OWOH/OHS di Canada awal tahun 2009 dan penyelenggaraan konferensi berikutnya –kemungkinan di Vietnam– akhir tahun 2009, dimana Indonesia akan mengusahakan untuk menawarkan dua hal yaitu konsep Desa Siaga sebagai bentuk kongkret OHS di tingkat pedesaan dan konsep lengkap ASEAN Pandemic Preparedness Plan and Response yang dikoordinasikan Indonesia sebagai bentuk penanganan kesiap-siagaan pandemi antar negara di tingkat regional.
  

Kairo, 28 Oktober 2008

www.komnasfbpi.go.id

komunikasi.fbpi@gmail.com

Tel. 021 - 3854227

Faks. 021- 3858974

Indonesia Luncurkan Kesiapsiagaan dan Respon dalam menghadapi Pandemi Influenza

Jakarta, April 18, 2008 – Pemerintah Indonesia meluncurkan Pedoman Nasional Kesiapsiapsiagaan dan Respon dalam Menghadapi Pandemi Influenza (National Pandemic Preparedness and Response Plan/NPPRP) untuk mengantisipasi kejadian terburuk terjadinya penularan flu burung antar manusia.

Peluncuran dokumen NPPRP tersebut diikuti dengan pengumuman rencana pelaksanaan simulasi penanggulangan episenter pandemi influenza pada 25 hingga 27 April 2008 di Bali. Simulasi tersebut ditujukan untuk menguji pelaksanaan dokumen NPPRP.

“Indonesia mengambil langkah proaktif.” kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite National Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI), yang melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2006 bertugas membantu peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat menghadapi kemungkinan pandemi flu burung sebagai akibat mutasi virus H5N1.

Dokumen NPPRP tersebut disusun KOMNAS FBPI melalui diskusi panjang dengan para pakar kesehatan nasional dan internasional, perwakilan pemerintah, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Merujuk pada data PBB, hanya beberapa negara di dunia yang berhasil menyusun dokumen rencana kesiapsiagaan pandemi dan hanya sebagian kecil saja yang kemudian melakukan pengujian melalui simulasi.

“NPPRP ini merupakan dokumen hidup, dalam arti akan terus disempurnakan dengan berjalannya waktu,” ujar Bayu Krisnamurthi, Ketua Pelaksana Harian KOMNAS FBPI.

Untuk menguji dokumen NPPRP tersebut, pemerintah akan menyelenggarakan Simulasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza di Bali, 25-27 April 2008.

Skenario kondisi pandemi yang dipakai sebagai acuan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tertular secara klinis	66 juta jiwa (30% x populasi RI)
Perawatan pasien rawat jalan	33 juta (50% x populasi yang terinfeksi secara klinis)
Dirawat di rumah sakit*)	633.600 jiwa (1.92% x pasien rawat jalan)
Membutuhkan perawatan di ICU*)	95.040 jiwa (15% x pasien yang dirawat di RS)
Membutuhkan dukungan Ventilator*)	47.520 jiwa (50% x pasien yang dirawat di ICU)
Meninggal*)	153.120 jiwa (0.232% x populasi yang terinfeksi secara klinis)

Skenario tersebut mengacu pada perhitungan tingkat keparahan yang meninggal serupa dengan “Flu Asia atau Flu Hongkong” tahun 1968.

”Indonesia akan menjadi salah satu dari negara pertama di dunia yang menguji dokumen perencanaan kesiapsiagaan pandeminya dalam skala besar,” kata Bayu.

Simulasi Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza Digelar di Jembrana

Sampai saat ini belum terjadi penularan virus flu burung antar manusia. Namun, untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya penularan apabila terjadi episenter pandemi influenza, pemerintah akan laksanakan Simulasi Penanggulangan Episenter Influenza di Desa Dangin Tukadaya, Kab. Jembrana Bali dari tanggal 25-27 April 2008.

Kegiatan itu akan melibatkan kurang lebih 1000 orang yang mewakili pemerintah dan non-pemerintah, TNI dan POLRI. Dalam simulasi tersebut akan diujicobakan tujuh dari delapan pilar kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, yaitu; komando pengendalian, surveilans dan dukungan laboratorium, respons medis dan kesehatan masyarakat, karantina dan pengawasan mobilitas orang dan barang, pembatasan kegiatan sosial, pemulihan dan rehabilitasi, dan komunikasi risiko.

Desa Dangin Tukadaya disimulasikan sebagai tempat Episenter Pandemi Influenza yaitu lokasi pertama kali ditemukannya kasus penularan flu burung antar manusia. Lokasi lainnya sebagai tempat simulasi adalah Puskesmas Kec. Jembrana, rumah sakit Negara Kab. Jembrana, RS Tabanan Kab. Tabanan dan RS Sanglah Denpasar (dua rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan flu burung) di Provinsi Bali, kata Menkes Dr. Siti Fadilah Supari.

Menkes menambahkan, selain Puskesmas dan rumah sakit, Bandara Internasional Ngurah Rai juga digunakan sebagai lokasi simulasi dalam rangka karantina dan pengawasan lalu lintas orang dan barang yang pernah mengunjungi/berasal dari lokasi episenter.

Menurut Menkes, tujuan simulasi adalah mempersiapkan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, media massa, pegawai swasta dan aparat pemerintah agar bergerak cepat secara bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran flu yang mematikan.

Bertindak sebagai penanggung jawab Simulasi adalah Dr. I Nyoman Kandun, MPH, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Sedangkan sebagai Kepala Pusat Komando dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P (K). MARS, Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung Depkes.

Kepala Pusat Komando, dibantu 4 deputi yaitu Deputi Lapangan/Desa, Deputi Komunikasi, Deputi Kabupaten dan KKP serta Deputi Tabanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat Komando dibantu 3 orang Koordinator yaitu Koordinator Wasdal, Pemantau dan Komentator. Selain itu, bertindak sebagai Ketua Penyelenggara adalah dr. Marwan T. Nusri, MPH, Sekretaris Ditjen P2PL Depkes., ujar Menkes.

Pada kegiatan simulasi akan ada pengamat baik dari dalam dan luar negeri. Mereka itu adalah wakil dari badan internasional, tamu negara asing, organisasi profesi, pejabat pusat (lintas sektor), RS Rujukan Flu Burung, UPT Depkes (KKP, BTKL-PPM, dan RS Penyakit Infeksi Dr. Sulianti Saroso) serta Dinas Kesehatan Provinsi, kata dr. Siti Fadilah.

Saat ini virus H5N1 sudah menyebar di Asia, Eropa dan Afrika yaitu : Azerbaijan, Kamboja, China, Djibouti, Mesir, Indonesia, Irak, Laos, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Thailand, Turki dan Vietnam dengan angka kematian yang tinggi.

Influenza merupakan virus yang dapat bermutasi dan dapat menular ke manusia. Oleh karena itu virus ini juga mengancam kesehatan manusia dan berpotensi terjadi mutasi atau reasortment sehingga mudah terjadi penularan antar manusia. Karena itu Simulasi ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kecepatan bertindak untuk menanggulanginya, papar Menkes.

Flu Burung adalah penyakit mematikan namun dapat dicegah dengan cara yang sederhana, yaitu:

1. Cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Cuci pula dengan sabun, tangan dan peralatan masak sebelum dan setelah memasak serta saat menyajikan masakan. Masak ayam dan telur ayam sampai matang sebelum dikonsumsi.
   
2. Jangan sentuh unggas yang sakit atau mati. Jika terlanjur, cepat-cepat cuci tangan pakai sabun. Segeralah melapor pada ketua RT/RW atau kepala desa.
   
3. Kandangkan unggas dan pisahkan dari pemukiman. Pisahkan unggas baru dengan ungas lama selama 2 minggu. Bersihkan kandang unggas secara rutin minimal 1 minggu sekali.
   
4. Periksakan diri ke dokter, Puskesmas atau rumah sakit jika mengalami gejala flu dan demam, terutama setelah berdekatan dengan unggas. Pengobatan dan penanganan pasien akan efektif jika penderita mendapat perawatan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari 2 hari setelah gejala muncul.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Bidang Komunikasi KOMNAS FBPI

Telp: 021 385 4227

Email: komunikasi.fbpi@gmail.com

Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan

Telp: 021 522 3002

Email: puskom.publik@yahoo.com