Selasa, tanggal 8 Desember 2009 lalu, bertempat di Le Meridien Hotel, Jakarta, Bappenas dan Unicef menyelenggarakan Pertemuan Tinjauan Akhir Tahun (Annual Review) Tahun 2009 Program Kerjasama Pemerintah RI –Unicef.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari lembaga nasional dan daerah serta dari pemerintah dan masyarakat antara lain:
- Depkes
- Depdiknas
- Depdagri
- Deplu
- Dep. Pekerjaan Umum
- Dephukham
- Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Mabes Polri
- BNPB
- Depag
- BKKBN
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan
- Depsos
- BPS
- Depkeu
- Bappenas (Lintas Kedeputian)
- Setneg RI
- Komisi Penanggulangan AIDS
- Komisi Perlindungan Anak
- PKK
- Unicef
- LSM Nasional dan Lokal
- Bappeda dan Pemerintah Daerah (Aceh, Sumut, Jabar, Banten,
Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku, Malut, Papua, Papua
Barat)
- Overview
pelaksanaan program kerjasama RI – Unicef tahun 2009 di daerah menghasilkan
beberapa permasalahan:
- Pengembangan model PAUD bersumber pinjaman luar negeri kurang memperhatikan konsep pemberdayaan masyarakat, sehingga keberlanjutan program sulit dilakukan oleh Pemda.
- Kurangnya sumber daya manusia yang baik dalam penerapan akuntibilitas program dalam perencanaan dan pertanggungjawaban.
- Tim fasilitasi pusat yang melibatkan lintas sektor terkait, belum berjalan optimal
untuk mendukung dan memediasi pelaksanaan program di daerah melalui adbokasi,
bantuan teknis, dan upaya replikasi program. - Beberapa Bappeda Propinsi kurang berfungsi optimal dalam mengkoordinasikan program di daerah, disebabkan oleh:
- Tidak maksimalnya laporan SKPD di Propinsi ke Bappeda.
- Mutasi dan promosi di daerah sehingga menghambat koordinasi program di daerah
- Rekomendasi dari overview pelaksanaan program kerjasama RI – Unicef tahun 2009 di daerah:
- Perlu koordinasi dengan pusat untuk perluasan sasaran lokasi Desa dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan berbasis masyarakat.
- Komitmen Unicef perlu dinyatakan dan diperjelas untuk pembangunan sekolah – sekolah ramah anak dan pengembangan taman posyandu.
- Perlu peningkatan fasilitasi terpadu lintas sektor oleh tim pusat ke daerah.
- Perlu persetujuan pusat untuk penerapan rekening satu pintu bagi Bappeda Propinsi
untuk penyaluran dana Unicef ke SKPD Propinsi, sehingga pelaksanaan koordinasi
dan laporan program dapat berjalan dengan baik.
- Overview program kesehatan dan gizi:
- Permasalahan:
- Bervariasinya kemampuan leadership di Dinas Kesehatan Propinsi – termasuk di dalamnya program management (ada yang kuat tapi kebanyakan lemah).
- Perlunya meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring di tingkat Pusat dan Propinsi dan Kab/Kota.
- Kurangnya harmonisasi antara kebijakan program, pedoman teknis dan pendekatan pemberian pelayanan.
- Kurangnya sumber daya (bidan dan dokter).
- Berbedanya siklus perencanaan antara Unicef dan counterpart.
- Bersaingnya prioritas kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
- Perbedaan kapasitas antara propinsi dan kabupaten/kota.
- Akses fisik (daerah terpencil) dan berbagai budaya.
- Rekomendasi:
- Advokasi kepada propinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan komitmen.
- Menerapkan model – model yang telah dikembangkan melalui dukungan Unicef nasional.
- Memperkuat komunikasi antara Pemerintah RI dengan Unicef untuk mencapai
sinergitas. - Memperkuat kepemimpinan Dinkes Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Lesson
learn dari diskusi best practise daerah: - Kerjasama lintas sektor adalah penting, keterpaduan jejaring adalah kunci sukses
pelaksanaan program. - Membangun kesadaran masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka sendiri.
- Replikasi adalah indikator kesuksesan.
- Komitmen tinggi Bupati, DPRD, SKPD (Pemda), masyarakat.
- Perilaku dan lingkungan adalah hal yang penting.
- LSM lokal/daerah bisa maju bila diberikan kesempatan kerjasama.
- Tools untuk komunikasi menggunakan pendekatan multimedia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar